Menhaj Dorong Produk Pangan Indonesia Masuk Rantai Pasok Katering Haji Di Arab Saudi

Madinah (Kemenhaj) — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah mendorong perluasan penggunaan produk pangan nasional dalam layanan konsumsi jemaah haji di Arab Saudi. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang besar bagi komoditas Indonesia untuk masuk ke rantai pasok katering haji dan umrah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf saat bersama Tim Amirul Hajj meninjau dua dapur penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, yakni Meez Mary Catering dan Uhud Taiba for Catering, Rabu (3/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menhaj tidak hanya memastikan kualitas layanan makanan bagi jemaah, tetapi juga melihat langsung potensi pemanfaatan bahan pangan asal Indonesia di dapur-dapur katering haji.

“Kami ingin memastikan dapur-dapur yang melayani jemaah Indonesia bekerja dengan baik, bersih, sehat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujar Menhaj di dapur Uhud Taiba, Madinah.

Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya, kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia sangat besar dan sebagian bahan pangan yang digunakan sebenarnya dapat dipasok dari dalam negeri. Sejumlah komoditas seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, ikan teri, asam jawa, hingga bumbu masakan Nusantara dinilai memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar katering haji Arab Saudi.

“Kita melihat ada banyak komoditas yang sebenarnya kita miliki, seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, dan bumbu masakan yang selama ini menjadi bagian dari konsumsi jemaah,” katanya.

Ia menyoroti adanya sejumlah produk yang diduga berasal dari Indonesia, tetapi masuk ke dapur katering melalui negara lain atau dipasarkan dengan merek negara lain. Salah satunya adalah santan dan ikan patin yang digunakan dalam penyediaan makanan jemaah.

“Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar,” jelasnya.

Menhaj mengakui, upaya memasukkan produk pangan Indonesia ke Arab Saudi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tingginya biaya logistik akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi.

Pemerintah sebelumnya telah mulai menjajaki pengiriman sejumlah komoditas, seperti beras dan bumbu masakan, untuk mendukung kebutuhan katering haji. Namun, rencana tersebut belum berjalan optimal karena biaya transportasi masih cukup tinggi.

“Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana,” ujarnya.

Meski demikian, Menhaj menilai peluang bagi produk Indonesia tetap sangat besar. Pasar haji dan umrah melibatkan jutaan jemaah setiap tahun, sehingga kebutuhan konsumsi menjadi sektor strategis yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha nasional.

“Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi,” katanya.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah membuka peluang untuk mendorong penggunaan bahan pangan Indonesia melalui skema kerja sama dengan penyedia katering. Salah satunya dengan memasukkan ketentuan penggunaan komoditas tertentu asal Indonesia dalam kontrak layanan konsumsi jemaah haji.

“Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji,” ujar Menhaj.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jemaah, tetapi juga memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Produk pangan Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha dalam negeri.

“Kita ingin jemaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global,” pungkasnya.